IPD – 16 April 2026 | Jumat sore, pusat kota Surakarta (Solo) menjadi saksi sebuah aksi massa yang menembus batasan konvensional. Ribuan warga berkumpul di depan rumah pribadi Presiden Joko Widodo, yang berlokasi di Jalan Diponegoro, menuntut klarifikasi terkait sejumlah isu politik dan hukum yang tengah mengemuka. Tidak hanya warga biasa, aksi tersebut juga dihadiri oleh deretan tokoh publik, termasuk aktor senior Deddy Mizwar dan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menegaskan dukungan mereka terhadap tuntutan massa.
Kerumunan yang berwarna-warni ini dipimpin oleh aktivis-aktivis muda yang menyoroti dua hal utama: permintaan agar aparat kepolisian mengusut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Presiden Jokowi serta menuntut transparansi mengenai status ijazah mantan Menteri Sekretaris Negara, Makzulan Gibran. Kedua isu tersebut, meskipun terkesan berbeda, memiliki benang merah yang sama—yaitu keinginan publik untuk menegakkan akuntabilitas di tingkat tertinggi.
Sejumlah saksi mata melaporkan bahwa suasana aksi tetap damai meski terdapat sejumlah elemen yang berupaya memprovokasi. Deddy Mizwar, yang dikenal lewat peran-perannya di dunia seni peran serta aktivitas sosialnya, menyampaikan pidato singkat yang menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan rakyat. “Kita tidak menolak kepemimpinan, namun kita menuntut keterbukaan dan keadilan,” ujar Mizwar di depan kerumunan, mengundang tepuk tangan meriah.
Kader PSI, yang menjadi bagian aktif dalam demonstrasi, menambahkan bahwa mereka menolak segala bentuk pengekangan kebebasan berpendapat. “Jika kita tidak dapat mengekspresikan aspirasi di ruang publik, maka demokrasi kita akan terancam,” ujar salah satu kader PSI yang tidak ingin disebutkan namanya demi keamanan pribadi. Kelompok ini juga menyiapkan daftar tuntutan yang dipresentasikan dalam bentuk tabel sederhana:
| No | Tuntutan |
|---|---|
| 1 | Penangkapan dan penyidikan resmi terhadap Presiden Jokowi terkait dugaan pelanggaran hukum. |
| 2 | Penyelidikan independen atas ijazah Makzulan Gibran. |
| 3 | Pembentukan komisi khusus untuk mengawasi kepatuhan pejabat publik. |
Penampilan tokoh-tokoh ini menambah bobot pada aksi yang semula dipandang sebagai sekadar demonstrasi warga. Kehadiran Deddy Mizwar, yang memiliki jaringan luas di kalangan seni dan sosial, serta kader PSI yang mewakili generasi politik baru, memperkuat sinyal bahwa isu-isu tersebut tidak hanya bersifat lokal, melainkan memiliki resonansi nasional.
Di sisi lain, pihak kepolisian Solo menyatakan kesiapan mereka untuk mengamankan jalannya aksi dan menegakkan ketertiban. Kepala Polisi Kota Solo, Kombes Pol. Agus Wibowo, menegaskan bahwa aparat akan menindak tegas setiap tindakan provokatif yang mengancam keamanan publik. “Kami menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi, namun kami juga wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum,” ujarnya.
Reaksi pemerintah pusat masih dalam tahap peninjauan. Sekretariat Presiden belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait aksi ini, namun beberapa pejabat menyinggung bahwa semua tuduhan akan ditanggapi secara hukum sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, para analis politik menilai bahwa aksi ini dapat menjadi indikator meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan kelompok oposisi, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Terlepas dari dinamika yang terjadi, aksi di Solo menegaskan bahwa ruang publik masih menjadi arena utama bagi warga untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan melibatkan tokoh-tokoh publik, aksi tersebut berhasil menarik perhatian media nasional, mengangkat isu-isu yang sebelumnya terkesan tertutup. Ke depan, perkembangan situasi di Solo akan terus dipantau, terutama terkait respons pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh massa.