IPD – 18 April 2026 | Dalam rangka peringatan ke-71 Konferensi Asia‑Afrika 1955, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa kolonialisme belum berakhir, melainkan bertransformasi menjadi neo‑kolonialisme yang menembus berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga geopolitik. Seminar yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mempertemukan tokoh‑tokoh partai termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta sejumlah pakar sejarah dan kebijakan luar negeri.
Ahmad Basarah membuka acara dengan menekankan bahwa “Hari ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kolonialisme belum sepenuhnya berakhir. Ia bertransformasi menjadi neo‑kolonialisme. Hadir dalam bentuk dominasi ekonomi, ketergantungan teknologi, hegemoni informasi, serta tekanan geopolitik yang tidak seimbang.” Ia menambahkan bahwa dinamika global seperti rivalitas Amerika Serikat‑Tiongkok, perang Rusia‑Ukraina, serta agresi militer Amerika Serikat‑Israel terhadap Iran menjadi bukti nyata transformasi tersebut.
Basarah pula menyoroti krisis‑krisis lain yang memperlihatkan pola neo‑kolonialisme: penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, blokade Amerika terhadap Kuba, serta ketimpangan ekonomi yang memperparah kemiskinan di negara‑negara Global South. “Runtuhnya kolonialisme lama tidak berarti berakhirnya imperialisme. Imperialisme akan terus berganti wajah, strategi, dan instrumen,” tegasnya.
- Dominasi ekonomi: perusahaan multinasional menguasai sumber daya alam negara‑negara berkembang.
- Ketergantungan teknologi: infrastruktur digital dan energi masih bergantung pada teknologi barat.
- Tekanan geopolitik: sanksi ekonomi dan intervensi militer sebagai alat pengaruh.
Hasto Kristiyanto menambahkan dimensi historis dari dukungan terhadap Palestina. Ia mengingatkan bahwa dukungan tersebut merupakan mandat Konferensi Asia‑Afrika 1955, di mana 29 negara menandatangani komunis politik yang menegaskan hak bangsa Arab atas Palestina. “Tanpa pegangan sejarah yang kuat, diplomasi Indonesia akan terlihat gamang,” ujar Hasto, menekankan perlunya Indonesia menjadi teladan dalam menolak pengisapan antar bangsa.
Seminar juga mengangkat kembali pemikiran Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Basarah mengutip pernyataan Soekarno yang menegaskan bahwa “kemerdekaan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.” Ia menambahkan bahwa prinsip tersebut menjadi ruh Dasa Sila Bandung, fondasi hubungan internasional yang berkeadilan dan beradab.
Dalam konteks modern, Basarah menyoroti konsep “Resistance Economy” yang diusung Iran, menyebutkan bahwa ide tersebut sejalan dengan semangat berdikari yang diusulkan Soekarno. “Jika bangsa lain mampu mempraktikkan ajaran Trisakti, bagaimana dengan kita?” tanya Basarah, mengajak Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan teknologi.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, juga menyampaikan pandangannya tentang diplomasi peradaban. Ia menekankan pentingnya dialog multilateral, penghormatan terhadap hukum internasional, serta solidaritas Global South dalam menanggapi konflik‑konflik regional.
Semua pemaparan tersebut diarahkan pada satu tujuan: menghidupkan kembali semangat Bandung sebagai landasan kebijakan luar negeri bebas‑aktif, yang tidak hanya menolak kolonialisme tradisional, tetapi juga menentang segala bentuk neo‑kolonialisme yang mengancam kedaulatan bangsa.
Dengan menegaskan kembali nilai‑nilai KAA, PDIP berharap bahwa Indonesia dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat solidaritas dunia seluas Asia dan Afrika, sekaligus menegakkan keadilan global yang selaras dengan prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan kedaulatan.