IPD – 08 Maret 2026 | Surabaya, 7 Maret 2026 – Harga bahan pokok yang terus meroket menimbulkan keluhan keras dari para pelaku usaha kuliner kecil, terutama pemilik warung makan di kawasan pinggiran kota. Mereka menyuarakan keprihatinan atas beban biaya operasional yang kian berat, sekaligus menuntut tindakan konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga sembako. Sementara itu, Pemkot Semarang mengambil inisiatif dengan menggelar operasi pasar sebagai upaya menurunkan inflasi pangan di wilayahnya.
Keluhan Warung Makan di Surabaya
Beberapa pemilik warung makan di Surabaya mengaku harus menanggung kenaikan harga bahan baku secara signifikan dalam tiga bulan terakhir. Beras, gula, minyak goreng, dan sayuran menjadi komoditas yang paling terasa naiknya. Salah satu pemilik warung di daerah Surabaya Selatan, Budi Santoso, mengaku harus menambah margin keuntungan hingga 15 persen agar tetap dapat menutup biaya pembelian bahan.
“Jika harga beras naik 20 persen, kami terpaksa menaikkan harga jual nasi. Namun, konsumen kami, kebanyakan kelas menengah ke bawah, tidak mampu menambah pengeluaran,” ujar Budi. Ia menambahkan bahwa penurunan daya beli konsumen membuat penjualan menurun sekitar 10 persen sejak awal tahun.
Kondisi serupa juga dirasakan oleh pemilik warung lain di Surabaya Timur dan Utara. Mereka melaporkan bahwa tidak hanya beras, tetapi juga bahan pokok lain seperti telur, daging, dan bumbu dapur mengalami inflasi yang melampaui prediksi. Akibatnya, banyak warung terpaksa mengurangi porsi atau mengubah menu menjadi lebih sederhana.
Respons Pemerintah Daerah di Semarang
Berbeda dengan situasi di Surabaya, Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang) mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan operasi pasar pada minggu lalu. Operasi ini melibatkan penurunan harga jual di pasar tradisional, penambahan stok bahan pokok yang didistribusikan secara langsung, serta pengawasan ketat terhadap pedagang yang melakukan praktik penimbangan atau penambahan harga secara tidak wajar.
Menurut pejabat Dinas Perdagangan Pemkot Semarang, program ini diharapkan dapat menurunkan harga bahan pokok paling tidak 5-7 persen dalam jangka pendek, serta menstabilkan harga dalam jangka menengah. “Kita tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga memastikan pasokan tetap terjaga,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Andi Prasetyo, dalam konferensi pers.
Operasi pasar mencakup tiga pasar utama di Semarang: Pasar Semawis, Pasar Gajah, dan Pasar Bintaro. Di masing-masing pasar, petugas melakukan pengecekan harga secara real time, serta menegakkan sanksi bagi pedagang yang melanggar ketentuan harga maksimal yang telah ditetapkan.
Analisis Dampak Harga Sembako Terhadap Usaha Kecil
Kenaikan harga sembako berdampak langsung pada profitabilitas usaha kuliner kecil. Berdasarkan survei informal yang dilakukan oleh Asosiasi Penjual Makanan (APM) Surabaya, lebih dari 60 persen warung makan melaporkan penurunan laba bersih hingga 12 persen sejak Januari 2026.
- Beras: naik 18-22 persen.
- Gula: naik 15 persen.
- Minyak goreng: naik 20 persen.
- Sayuran (kubis, wortel): naik 10-12 persen.
Selain itu, biaya operasional lain seperti listrik, sewa tempat, dan transportasi juga mengalami peningkatan, menambah beban bagi pemilik usaha yang sudah berada pada margin tipis.
Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan telah mengumumkan program subsidi beras dan distribusi sembako ke wilayah rawan inflasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala logistik dan koordinasi antara kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Di tingkat daerah, selain operasi pasar di Semarang, beberapa kota lain seperti Malang dan Kediri juga mulai menerapkan program kontrol harga dan penyuluhan kepada pedagang. Namun, belum ada data yang cukup untuk menilai efektivitas jangka panjangnya.
Reaksi Konsumen dan Harapan Kedepan
Konsumen di Surabaya menunjukkan kecemasan terhadap kenaikan harga makanan harian. Survei singkat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan 48 persen responden mengurangi frekuensi makan di luar rumah, sementara 35 persen beralih ke makanan yang lebih murah atau memasak sendiri di rumah.
Para pemilik warung berharap pemerintah dapat menyediakan solusi yang lebih komprehensif, seperti subsidi langsung, kemudahan akses kredit usaha, serta penegakan regulasi harga yang lebih tegas. “Kami tidak mengharapkan bantuan gratis, tetapi kami membutuhkan kepastian bahwa harga tidak akan terus melambung tanpa kontrol,” kata Budi Santoso.
Secara keseluruhan, situasi harga sembako di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian rumah tangga serta pelaku usaha kecil. Koordinasi sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi pangan dan menjaga stabilitas ekonomi mikro.