IPD – 21 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat (20 Maret 2026) mengumumkan penundaan pengiriman pasukan perdamaian yang direncanakan ke Jalur Gaza. Keputusan itu diambil setelah pemerintah menilai situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih terlalu volatile untuk melibatkan personel militer Indonesia dalam operasi yang melibatkan de‑weaponisasi Hamas.
Alasan Penundaan dan Fokus Kemanusiaan
Menurut penjelasan Presiden Prabowo dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Kompas TV, Indonesia tidak akan ikut serta dalam upaya “lucuti senjata” Hamas. “Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata de‑weaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Prabowo. Penundaan ini selaras dengan eskalasi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat yang semakin memperkeruh kondisi di lapangan.
Meski pengiriman personel militer ditangguhkan, pemerintah menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tetap berjalan. Logistik, bahan pangan, dan perlengkapan medis akan terus dikirimkan sesuai jadwal yang telah disiapkan, sehingga rakyat Palestina tidak merasakan kekosongan bantuan karena penundaan pasukan.
Rencana Awal Pengiriman Pasukan
Indonesia sebelumnya berencana mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF). Persiapan internal TNI telah mencapai tahap final, termasuk pelatihan khusus, namun keberangkatan menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) dan konfirmasi keamanan di zona operasi.
- Jumlah pasukan: 8.000 personel TNI.
- Tujuan: Misi stabilisasi dan perlindungan sipil.
- Kerangka kerja: Board of Peace (BoP) serta ISF.
- Syarat: Persetujuan PBB dan kesepakatan pihak‑pihak terkait, termasuk otoritas de‑facto di Gaza.
Masukan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla
Dalam forum dialog kebijakan luar negeri yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa penundaan pengiriman pasukan sebaiknya diiringi dengan jalur diplomatik yang lebih kuat melalui Perserikatan Bangsa‑Bangsa. “Lebih baik lewat PBB, karena legitimasi internasionalnya lebih jelas dan dapat mengurangi risiko politik bagi Indonesia,” ujar Kalla. Ia menambahkan bahwa keterlibatan melalui resolusi PBB dapat memberikan landasan hukum yang kuat serta mengurangi tekanan dari pihak‑pihak yang menolak kehadiran pasukan Indonesia.
Implikasi Politik Domestik dan Internasional
Keputusan ini mendapat beragam tanggapan dari kalangan politik dan publik. Sebagian mengapresiasi sikap hati‑hati pemerintah yang tidak ingin menambah beban militer di tengah konflik yang belum berujung pada gencatan senjata. Namun, kritik juga muncul, terutama dari kelompok yang menilai Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam menegakkan perdamaian dan menekan Hamas secara militer.
Di tingkat internasional, penundaan Indonesia dipandang sebagai sinyal bahwa negara Asia Tenggara ini masih mengedepankan prinsip non‑intervensi. Sementara itu, negara‑negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir menunggu kepastian mengenai peran Indonesia dalam kerangka BoP. Dukungan mereka menjadi prasyarat penting bagi legitimasi misi di mata komunitas Muslim.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah berjanji akan terus memantau situasi keamanan di Gaza dan melakukan konsultasi intensif dengan pihak PBB, sekutu regional, serta organisasi kemanusiaan. Jika kondisi memungkinkan, penempatan pasukan perdamaian akan dilanjutkan dengan catatan tegas bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi militer yang berfokus pada de‑weaponisasi Hamas.
Sejauh ini, fokus utama tetap pada penyediaan bantuan kemanusiaan serta upaya diplomatik untuk menurunkan ketegangan. Pemerintah menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina melalui jalur internasional yang sah.
Dengan menunda pengiriman pasukan dan mengalihkan upaya melalui PBB, Indonesia berharap dapat menjaga netralitasnya sekaligus memperkuat peran sebagai mediator damai di Timur Tengah.