IPD – 29 Maret 2026 | Pada Jumat, 27 Maret 2026, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga yang terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.
Penyerahan ini menandai pergantian dari fase tanggap darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijadwalkan resmi dimulai pada 1 April 2026. Huntap diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang total akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut akhir tahun 2025.
Dalam upaya mempercepat pembangunan, pemerintah mengimplementasikan dua skema utama: in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masing-masing keluarga dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang aman dengan bantuan dana Rp60 juta per unit yang disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap. Warga juga berkesempatan menyerahkan proses konstruksi kepada BNPB bila tidak memiliki kapasitas teknis.
Skema komunal menitikberatkan pada pembangunan rumah secara kolektif dalam satu kawasan yang lahan nya disediakan oleh pemerintah daerah. Konstruksi dikelola oleh Kementerian PKP atau melalui gotong‑royong melibatkan kementerian terkait, lembaga pemerintah, serta organisasi non‑pemerintah. Salah satu mitra utama dalam skema ini adalah Yayasan Buddha Tzu Chi, yang telah berkomitmen membangun total 2.603 unit huntap di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berikut rangkuman skema pembangunan huntap:
| Skema | Lokasi | Dana per Unit | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| In‑situ | Lokasi layak milik masing‑masing keluarga | Rp60 juta (dua tahap) | BNPB (dengan opsi delegasi ke BNPB) |
| Komunal | Kawasan yang disediakan Pemerintah Daerah | Didukung APBN & donatur | Kementerian PKP + NGO (mis. Tzu Chi) |
Keberhasilan penyerahan huntap tidak lepas dari kontribusi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang berhasil mengumpulkan dan melaporkan data rumah rusak secara lengkap dalam waktu singkat. Data tersebut mencakup kategori kerusakan (ringan, sedang, berat) beserta nama dan alamat korban, sehingga mempercepat verifikasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan pencairan bantuan selanjutnya.
Berbagai bantuan lain yang telah disalurkan kepada penyintas meliputi Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per keluarga, Bantuan Isian Hunian (BIH), serta Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE). Tito Karnavian menekankan bahwa kelengkapan data merupakan kunci utama untuk mempercepat proses bantuan, sehingga daerah lain yang masih dalam tahap pemulihan diharapkan meneladani praktik cepat laporan ini.
Maruarar Sirait juga memuji pemilihan lokasi huntap yang strategis, dekat dengan pasar, sekolah, dan rumah sakit, sehingga mendukung ekosistem kehidupan sehari‑hari warga. Ia menegaskan bahwa penempatan ini sejalan dengan arahan Presiden dan kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat pascabencana.
Penyerahan 120 unit huntap ini diharapkan menjadi contoh keberhasilan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non‑pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana. Dengan proses yang dipercepat, pemerintah menargetkan penyelesaian tahap pertama pembangunan huntap di Tapanuli Selatan sebelum akhir Juni 2026, dan melanjutkan skala lebih besar di provinsi lain sesuai rencana Yayasan Tzu Chi.
Keberhasilan ini memberi sinyal positif bahwa strategi gotong‑royong tercepat, yang menggabungkan dana pemerintah, keahlian teknis, serta partisipasi masyarakat, dapat menjadi model standar bagi penanganan bencana di seluruh Indonesia.