IPD – 25 April 2026 | Kritik Sajogyo menyoroti berbagai kegagalan dan kontradiksi dalam kebijakan pembangunan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, mengajak publik menelaah kembali warisan ekonomi, politik, dan sosial yang masih terasa hingga kini.
Pembangunan pada era 1966-1998 sering dibalut narasi keberhasilan infrastruktur megah, pertumbuhan PDB yang tinggi, serta stabilitas politik yang dijaga ketat. Namun, menurut perspektif Sajogyo, angka-angka makro tersebut menutupi ketimpangan struktural yang melemahkan fondasi kesejahteraan rakyat.
Latar Belakang Kritik
Sajogyo, seorang sejarawan ekonomi yang meneliti arsip-arsip pemerintah, menekankan bahwa kebijakan pembangunan terpusat pada proyek-proyek besar seperti jalur kereta api, bendungan, dan kawasan industri. Sementara itu, sektor pertanian—yang menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduk—hanya mendapat perhatian terbatas, mengakibatkan stagnasi produksi pangan dan peningkatan ketergantungan pada impor.
Selain itu, model pertumbuhan yang mengandalkan investasi asing dan pinjaman luar negeri menimbulkan beban utang yang signifikan. Sajogyo mencatat bahwa pada akhir 1990-an, rasio utang luar negeri terhadap PDB melampaui 30%, menjelang krisis moneter 1997-1998.
Dimensi Sosial dan Politik
Dari sisi sosial, kritiknya menyoroti kebijakan represi politik yang mengekang kebebasan berpendapat serta menindas gerakan buruh dan mahasiswa. Penindasan ini, menurut Sajogyo, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, yang berdampak pada lemahnya partisipasi politik pasca Orde Baru.
Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan distribusi menghasilkan kesenjangan pendapatan yang melebar. Data Statistik Indonesia menunjukkan bahwa koefisien Gini pada akhir era Soeharto mencapai 0,38, menandakan distribusi kekayaan yang tidak merata.
Analisis Ekonomi Jangka Panjang
Sajogyo menekankan bahwa meski PDB tumbuh rata-rata 7% per tahun pada 1970-an dan 1980-an, pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 1990, IPM Indonesia masih berada di posisi menengah, jauh di bawah negara-negara tetangga dengan PDB serupa.
Ia juga mengkritik kebijakan tarif protektif yang melindungi industri dalam negeri tanpa meningkatkan daya saing global. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami kegagalan ketika pasar internasional menuntut inovasi dan efisiensi.
Warisan Kritik dalam Era Reformasi
Setelah jatuhnya Soeharto, reformasi politik dan ekonomi berusaha mengatasi sebagian besar keluhan yang diungkapkan oleh Sajogyo. Desentralisasi, liberalisasi perdagangan, dan kebijakan anti‑korupsi menjadi agenda utama. Namun, warisan struktural—seperti ketergantungan pada investasi asing dan kesenjangan wilayah—masih menjadi tantangan.
Menurut Sajogyo, pemahaman kritis terhadap sejarah pembangunan Orde Baru penting agar kebijakan masa kini dapat menghindari jebakan yang sama. Ia mengajak akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas untuk menilai kembali prioritas pembangunan: bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan kualitas hidup, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan menelaah kembali jejak kebijakan masa lalu, Indonesia dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing di tingkat global.