IPD – 06 April 2026 | Jakarta, 5 April 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tarif listrik PLN tidak akan berubah pada kuartal kedua tahun 2026. Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli konsumen sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Keputusan untuk mempertahankan tarif listrik selama periode 1–30 April 2026 didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap indikator ekonomi makro, termasuk nilai tukar, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA). Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.
Untuk pelanggan prabayar, tarif yang sama berlaku dengan pelanggan pascabayar. Konsumen yang membeli token listrik pada minggu pertama April (6–12 April) akan menerima kuota listrik yang dihitung setelah dipotong Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang berbeda‑beda antar daerah. Di Jakarta, PPJ dibedakan menurut golongan daya, sehingga besaran kWh yang diperoleh dari token Rp 50.000 atau Rp 100.000 bervariasi tergantung pada kapasitas daya rumah tangga.
Berikut perkiraan kWh yang dapat diperoleh dari token pada dua nominal paling umum di Jakarta:
- Token Rp 50.000: sekitar 200–250 kWh untuk daya 900 VA, 300–350 kWh untuk daya 1.300 VA, dan 400–450 kWh untuk daya 2.200 VA.
- Token Rp 100.000: hampir dua kali lipat, yaitu 400–500 kWh untuk daya 900 VA, 600–700 kWh untuk daya 1.300 VA, serta 800–900 kWh untuk daya 2.200 VA.
Angka di atas merupakan estimasi yang memperhitungkan pemotongan PPJ masing‑masing daerah. Konsumen disarankan memeriksa rincian PPJ pada tagihan listrik atau melalui aplikasi resmi PLN untuk mendapatkan perhitungan yang akurat.
Tri Winarno menekankan bahwa kebijakan tidak mengubah tarif listrik bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap kebutuhan penghematan energi. Sebaliknya, ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak. “Penggunaan listrik yang rasional akan memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah fluktuasi harga energi global,” ujarnya.
Seruan hemat energi semakin menggema setelah beberapa provinsi mengeluarkan kebijakan pembatasan suhu AC di gedung pemerintahan serta insentif bagi rumah tangga yang memasang lampu LED atau peralatan hemat energi. Pemerintah berharap sinergi antara kebijakan tarif stabil dan perilaku konsumen yang lebih sadar energi dapat menurunkan beban total konsumsi listrik nasional.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program subsidi listrik yang lebih terfokus pada rumah tangga berpendapatan rendah. Program ini akan terus dipantau melalui sistem monitoring real‑time yang terintegrasi dengan platform digital PLN, sehingga penyesuaian tarif dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu.
Dengan tarif listrik yang tetap, konsumen dapat merencanakan anggaran bulanan lebih mudah. Bagi pelaku usaha, terutama UKM, stabilitas biaya energi menjadi faktor penting dalam perencanaan produksi dan ekspansi. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Secara keseluruhan, kebijakan tarif listrik tetap pada kuartal II 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, industri, dan stabilitas fiskal negara. Upaya bersama antara pemerintah, PLN, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan serta mengurangi tekanan pada pasokan listrik nasional.