IPD – 01 April 2026 | JAKARTA, 31 Maret 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan peringatan keras menjelang dimulainya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tanggal 31 Maret 2026. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa setiap mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang keras melakukan mark‑up harga bahan baku di atas batas yang telah ditetapkan, yakni Rp8.000‑Rp10.000 per porsi.
Praktik mark‑up yang berlebihan dianggap sebagai pelanggaran berat karena dapat menggerus kualitas program serta merugikan negara. “Mitra yang mark‑up harga gila‑gilaan dan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi, serta pengawas keuangan, akan saya minta kedeputian Tauwas untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat,” tegas Nanik dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu, 29 Maret 2026.
BGN menyiapkan langkah konkret untuk menindak mitra yang melanggar. Sanksi yang akan diterapkan meliputi:
- Penghentian operasional sementara selama satu minggu untuk evaluasi dan perbaikan komitmen.
- Pencabutan insentif yang biasanya diberikan kepada mitra sebagai dukungan finansial.
- Wajib menyampaikan pernyataan tidak melakukan mark‑up harga serta tidak memonopoli sebagai supplier tunggal.
Penangguhan selama satu minggu tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, melainkan juga sebagai periode evaluasi internal bagi mitra yang bersangkutan. Selama masa suspend, BGN akan melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan bahan baku, memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap berada dalam rentang yang wajar.
Selain menegaskan sanksi, BGN juga menyoroti alokasi anggaran MBG yang signifikan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklarifikasi bahwa 93 persen dari total anggaran APBN sebesar Rp268 triliun dialokasikan langsung untuk program MBG. Anggaran tersebut tidak mencakup angka Rp335 triliun yang sebelumnya beredar sebagai rumor; angka tersebut merupakan dana cadangan negara yang berada di bawah pengelolaan Bendahara Umum Negara.
Rincian penggunaan anggaran MBG adalah sebagai berikut:
| Kategori | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|
| Pengadaan bahan baku makanan | 70% | Menstimulasi ekonomi lokal, petani, peternak, nelayan, serta UMKM. |
| Operasional SPPG (listrik, transportasi, logistik) | 20% | Menjamin kelancaran distribusi layanan gizi. |
| Insentif relawan dan tenaga kerja | 10% | Mendukung lebih dari 1,2 juta relawan dengan penghasilan Rp2,4‑3,2 juta per bulan. |
Dengan struktur anggaran yang transparan, BGN menegaskan bahwa mayoritas dana langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembelian bahan baku dalam negeri.
Penegakan kebijakan ini diharapkan dapat menekan praktik mark‑up yang merugikan serta memperkuat akuntabilitas program MBG. BGN menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah, mitra pelaksana, dan relawan untuk memastikan tujuan utama program—menyediakan makanan bergizi secara gratis—tercapai tanpa penyimpangan.
Jika mitra terbukti melanggar setelah proses audit, sanksi penghentian operasional dan pencabutan insentif akan segera dijalankan tanpa toleransi lebih lanjut. BGN juga menyiapkan mekanisme pengaduan publik agar masyarakat dapat melaporkan indikasi mark‑up atau penyalahgunaan dana secara anonim.
Dengan pengawasan yang diperketat, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi serta kesejahteraan ekonomi di seluruh Indonesia.