IPD – 02 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, menegaskan kembali peran sentral Pancasila sebagai kompas strategis bangsa dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin memanas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kuliah daring Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), pada Rabu (1/4/2026).
Bamsoet mengingatkan bahwa dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar, dengan konflik terbuka, perang ekonomi, dan perebutan sumber daya yang dampaknya langsung dirasakan Indonesia. Tekanan harga energi, terutama minyak dan LPG yang masih diimpor sekitar 25 persen dan 30 persen masing‑masing dari kawasan Timur Tengah, menambah beban ekonomi domestik. “Pancasila harus ditempatkan sebagai kompas strategis bangsa dalam menghadapi tekanan geopolitik global,” ujarnya, menekankan bahwa nilai‑nilai dasar negara tidak hanya bersifat normatif, melainkan harus menjadi landasan konkret dalam perumusan kebijakan luar negeri dan kebijakan nasional.
Dalam konteks tersebut, Bamsoet menyoroti tiga tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia:
- Instabilitas energi global: Konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan lonjakan harga minyak, yang bila tidak dikelola dapat mendorong defisit anggaran melebihi batas aman 3 persen.
- Fragmentasi ekonomi dunia: Proteksionisme, perlambatan pertumbuhan, dan pergeseran menuju tatanan multipolar mengubah pola perdagangan dan investasi, menimbulkan kerentanan struktural bagi ekonomi yang masih bergantung pada komoditas.
- Penurunan tata kelola internasional: Pelanggaran hukum internasional dan melemahnya mekanisme perdamaian memperkuat pentingnya prinsip keadilan sosial dalam Pancasila untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.
Bamsoet menekankan bahwa prinsip bebas‑aktif harus ditafsirkan ulang dengan keberanian yang lebih besar. Indonesia tidak boleh terjebak dalam netralitas pasif; sebaliknya, negara harus aktif membangun posisi strategis yang berpihak pada kepentingan nasional. “Kita harus menjadi subjek yang menentukan arah, bukan objek kepentingan global,” tegasnya.
Dalam upaya menginternalisasi nilai‑nilai Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi, Bamsoet menyoroti pentingnya penguatan kemandirian ekonomi, hilirisasi industri, dan penguasaan teknologi strategis. Ia menambahkan bahwa implementasi sila ke‑adilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat daya saing industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor energi dan bahan mentah.
Selain itu, Bamsoet menggarisbawahi peran strategis Indonesia sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang menjadi penyeimbang dalam konflik global serta jembatan antara negara maju dan berkembang. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan bila fondasi ideologis Pancasila dipergunakan sebagai landasan kebijakan luar negeri yang proaktif dan adaptif.
Untuk menanggapi tantangan tersebut, beberapa langkah konkrit yang diusulkan antara lain:
- Merevisi dokumen kebijakan luar negeri dengan mengintegrasikan nilai‑nilai Pancasila secara eksplisit, khususnya dalam kerangka bebas‑aktif.
- Meningkatkan investasi pada energi terbarukan dan teknologi hilir untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan LPG.
- Memperkuat kerjasama regional dalam ASEAN dan forum multilateral lainnya untuk membangun koalisi yang mendukung stabilitas ekonomi dan keamanan energi.
- Menumbuhkan kapasitas riset dan pengembangan di bidang strategis melalui kemitraan antara universitas, lembaga riset, dan industri.
Dalam penutupnya, Bamsoet menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan kekuatan yang harus dijadikan pedoman dalam setiap keputusan strategis negara. “Jika kita tidak memperkuat posisi strategis, maka kita akan menjadi objek kepentingan global, bukan subjek yang menentukan arah,” ujarnya, menutup kuliah dengan panggilan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan nilai‑nilai Pancasila secara nyata.
Dengan menempatkan Pancasila sebagai kompas strategis, Indonesia diharapkan mampu mengatasi tekanan geopolitik, menjaga stabilitas ekonomi, serta memainkan peran konstruktif dalam tatanan dunia multipolar yang semakin kompleks.